Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto melakukan Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi dengan premanisme, Minggu (11/5/2025), di Ruang Rapat Bina Bangsa, Kantor Gubernur Kaltim.

Rapat strategis ini digelar sebagai upaya konkret menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Timur, terlebih menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim Sufian Agus, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, perwakilan Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltim, tim transisi Gubernur Kaltim, unsur Forkopimda, tokoh agama, adat, masyarakat, serta perwakilan ormas se-Kalimantan Timur.

Gubernur Harum menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, bukan justru menjadi sumber keresahan sosial melalui praktik-praktik premanisme.

“Sebagaimana kita ketahui, Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ujar pria kelahiran Balikpapan tersebut.

Ia juga menambahkan, terdapat dinamika sosial yang menunjukkan indikasi penyimpangan dalam aktivitas beberapa ormas, yang tidak jarang terlibat dalam tindakan premanisme. Hal ini, menurutnya, bukan hanya meresahkan masyarakat tetapi juga merusak citra daerah dan menurunkan tingkat kepercayaan investor.

“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak bersama, secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegasnya.

Gubernur Harum menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif strategis dari Kemenko Polhukam yang telah memfasilitasi forum strategis ini.

“Forum ini menjadi momentum konsolidasi dan sinergi antara seluruh unsur, baik TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah maupun masyarakat sipil, dalam menyusun langkah-langkah penanganan yang tepat sasaran, terukur, dan berkeadilan,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dan cinderamata, serta dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dimoderatori langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Sufian Agus.

Dalam sesi tersebut, berbagai ormas diberi ruang untuk menyampaikan pandangan serta berdialog terkait peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.