Balikpapan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Kesehatan Provinsi, melakukan pengawasan terpadu terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat Fasilitas Umum (TFU) pada Selasa (20/8/2024) di Kota Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perizinan usaha, khususnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pengawasan ini melibatkan berbagai perangkat daerah dari Pemprov Kaltim, serta instansi vertikal seperti Kepolisian Daerah Kaltim Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokes), Puskesmas, dan perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan.

 
Charla Oktavia, Analis Kesehatan Dinkes Kaltim, menjelaskan latar belakang pengawasan terpadu ini.

 

"Pengawasan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya capaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di provinsi Kalimantan Timur. Dari belasan ribu TPM dan TFU, hanya kurang dari seratus yang memiliki sertifikat. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala teknis, termasuk ketidaklancaran dalam pengunggahan sertifikat oleh Dinas Kesehatan," ujar Charla.

 
Menurut Charla, banyak SLHS yang sudah kedaluwarsa dan pengajuan sertifikat baru melalui OSS sering kali hanya sampai pada tahap mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa NIB sudah cukup, sehingga mereka tidak melanjutkan proses perizinan. Hal ini menjadi tantangan bagi pihaknya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi persyaratan perizinan.

Dalam inspeksi hari ini, tim pengawas meninjau berbagai TPM dan TFU, termasuk Objek Wisata Kampung Wisata Kang Bejo/Kampung Kangkung (Jl. Sumber Rejo II Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah), Pondok Pesantren Modern Al-Mutaqien (Jl. Letjen. S. Parman Gunung Guntur Kec. Balikpapan Tengah), Zubair Catering (Jl. Dr. Soetomo Kel. Karang Rejo Balikpapan Tengah), dan Depo Air Minum (DAM) Air Minum Biru (Jl. P. Antasari Balikpapan). (hend/dfa)