Nusantara — Gerakan Pramuka mencatat sejarah baru. Di hari kedua pelaksanaan Rakornas Bidang Binamuda, Binawasa, Orgakum dan Kesekretariatan Tahun 2025, Sabtu (25/10/2025), para pengurus Pramuka dari seluruh Indonesia mengunjungi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sekretaris Jenderal Kwarnas Pramuka, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo mengungkapkan rasa syukurnya bisa melihat langsung progres pembangunan IKN. Menurutnya, ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bentuk partisipasi Pramuka dalam perjalanan sejarah bangsa. 

"Berdasarkan Perpres 79/2025, IKN akan menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Kehadiran Pramuka di sini menjadi saksi bahwa kami ikut menyaksikan, bahkan mendukung, pembangunan bangsa,” ujarnya.

Bachtiar berharap pembangunan IKN yang terus berlanjut dapat membawa Indonesia menuju peradaban modern yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa Pramuka siap mendukung kebijakan negara serta terus berjalan seiring perkembangan zaman.

Ketua Pelaksana Rakornas sekaligus Ketua Kwarda Kaltim, Fachruddin Djaprie, menyampaikan bahwa kunjungan ini memang dirancang sebagai agenda khusus Rakornas 2025. 

“Kami meninjau langsung perkembangan dan kesiapan pembangunan IKN. Sekaligus melihat kemungkinan apakah sekretariat Kwarnas bisa dipindahkan ke IKN di masa depan,” jelasnya.

Kunjungan peserta Rakornas Pramuka disambut oleh Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Dr.Suwito di halaman Istana Negara IKN. Para peserta juga diajak menyusuri titik-titik strategis pembangunan, mulai dari kawasan pemerintahan hingga infrastruktur utama yang tengah digarap.

Kunjungan ini menjadi momen penting, bukan hanya bagi Pramuka sebagai organisasi pendidikan generasi muda, tapi juga sebagai saksi lahirnya pusat pemerintahan baru Indonesia. Melalui IKN, Gerakan Pramuka ingin menegaskan komitmennya untuk terus hadir, berkarya, dan ikut serta membangun negeri.

Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Pramuka berharap menjadi bagian dari Indonesia yang melangkah menuju masa depan Indonesia yang modern, berdaulat, dan berkeadilan. (KRV/pt)