Nusantara – Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) se-Kalimantan Timur tahun 2025, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni yang diwakili oleh Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Terutama dalam menghadapi tantangan kependudukan dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Masalah penduduk bukan hanya soal jumlah, tapi kualitas hidup manusia. Kita tidak bisa lagi bekerja terkotak-kotak. Perlu pendekatan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan kolaborasi dari pusat hingga daerah,” ujar Sorayalita saat membuka Rakorda PPKB 2025 di Swissotel IKN, Rabu (23/7/2025). 

Rakorda ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sekda juga menegaskan bahwa pengendalian penduduk bukan hanya tanggung jawab BKKBN atau dinas teknis, tetapi kerja kolektif seluruh elemen, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga ke tingkat desa.

Di era bonus demografi yang berlangsung dari 2020 hingga 2045, Kalimantan Timur—terlebih sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara—dituntut menjadi contoh dalam pengelolaan pembangunan berbasis kualitas SDM. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) pun disebut sebagai panduan penting, namun harus diiringi dengan eksekusi nyata dan konsistensi.

“Membangun manusia unggul tidak bisa ditunda dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Rakorda ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan aksi nyata dan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan. Dengan semangat kolaboratif, Pemprov Kaltim optimistis dapat mengelola kependudukan dengan efektif serta mewujudkan keluarga sejahtera yang menjadi fondasi pembangunan daerah. (KRV/pt)