Sangatta – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita, menekankan pentingnya menjadikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai strategi kolektif dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak. 

Hal ini ia sampaikan dalam laporan resmi panitia pada malam ramah tamah sekaligus pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PPPA se-Kaltim yang digelar di Sangatta, Kutai Timur, Minggu (25/5/2025) malam.

Sorayalita menjelaskan bahwa Rakorda ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak, sekaligus mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045 di tengah bonus demografi yang sedang berlangsung.

 “Perempuan dan anak adalah bagian integral dari pembangunan. Oleh karena itu, kita harus memastikan mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam setiap proses pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur. 

Berdasarkan data dari aplikasi Simfoni PPPA, tercatat 3.055 kasus dan 3.298 korban dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.

Untuk itu, DP3A Kaltim terus mendorong penguatan program *Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak* (DRPPA) yang kini diperluas melalui inisiatif RBI. Dua kabupaten di Kaltim, yakni Berau dan Paser, telah menjadi pilot project nasional dalam implementasi program tersebut.

“RBI hadir untuk mempercepat replikasi DRPPA di seluruh desa dan kelurahan. Ini bukan hanya program simbolik, tapi bentuk nyata hadirnya negara di level komunitas,” tambahnya.

Rakorda ini juga diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman bersama dan rencana aksi konkret dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

 “Kita ingin memastikan bahwa suara perempuan dan anak terdengar dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. RBI harus menjadi ruang aman, ruang inklusi, dan ruang aksi bersama di seluruh pelosok Kalimantan Timur,” tegas Soraya.

Rakorda PPPA Kaltim 2025 digelar pada 25–27 Mei di Aula Kantor Bupati Kutai Timur dan diikuti oleh perwakilan DP3A kabupaten/kota, perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga masyarakat, serta pusat studi gender dan anak dari berbagai perguruan tinggi di Kaltim. (sef/pt)