Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menggelar Kick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2025. Bertempat di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/6/2025), kegiatan ini mengusung semangat besar: “Wujudkan Pembangunan Sanitasi Adaptif dan Kolaboratif untuk Akses Aman, Terpadu, dan Berkelanjutan.”

Kick-off ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan penanda kuat bahwa pembangunan sanitasi di Kaltim menjadi tanggung jawab bersama. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Rahmad Hidayat menyebut, kegiatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga lintas sektor di bidang lingkungan hidup dan kesehatan.

“Sanitasi bukan urusan satu pihak saja. Kita butuh sinergi semua pihak agar program-program perbaikan sanitasi bisa benar-benar direalisasikan di lapangan,” ungkapnya.

Kepala DPUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengungkapkan bahwa selama tiga tahun terakhir, capaian sanitasi di Kaltim meningkat dari 74 persen menjadi 84 persen. Meski naik signifikan, angka ini masih jauh dari target nasional 100 persen akses sanitasi layak dan aman.

"Masih ada 16 persen masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak. Yang mengejutkan, tidak semuanya berasal dari kelompok miskin. Ini menunjukkan bahwa masalah sanitasi juga berkaitan dengan kesadaran," jelas Nanda, sapaan akrabnya.

Ia menekankan, pembangunan sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga edukasi. “Cara paling murah membangun sanitasi adalah dengan menumbuhkan kesadaran,” tambahnya.

Nanda juga menyoroti bahwa masih banyak kepala daerah yang belum memprioritaskan sanitasi. Padahal, buruknya sanitasi berkontribusi besar terhadap kemiskinan dan stunting. “Sanitasi bukan proyek ‘glamor’ seperti jalan atau gedung, tapi sangat penting untuk kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Pemprov Kaltim pun siap all out. Dana sebesar Rp 200 miliar disiapkan melalui bantuan keuangan (bankeu) untuk mendukung kabupaten/kota mempercepat pembangunan sanitasi. Targetnya, dalam 2–3 tahun ke depan, seluruh wilayah Kaltim sudah memiliki akses sanitasi layak 100 persen.

“Ujung tombaknya ada di kabupaten/kota. Kita bantu dari provinsi, tapi realisasi harus muncul dari daerah. Ini bukan pekerjaan instan, tapi mari kita jalankan pelan-pelan, konsisten, dan penuh kesadaran,” tutup Aji Fitra Firnanda penuh optimisme.

Acara juga diisi paparan dari sejumlah narasumber kunci. Ibnu Abbas dari Bappeda Kaltim memaparkan pentingnya layanan sanitasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029. Aulia Karlina dari DPUPR menjelaskan paradigma baru penyelenggaraan sanitasi air limbah domestik, sementara Rina Julianti dari DLH Kaltim menguraikan target pengelolaan sampah baik di tingkat nasional maupun daerah.

Seluruh narasumber menekankan bahwa keberhasilan sanitasi tak bisa dipisahkan dari sinergi lintas sektor. Kick-Off PPSP 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama. Sanitasi bukan sekadar soal toilet bersih, tapi menyangkut martabat, kesehatan, dan masa depan generasi Kaltim. (KRV/pt)