Jakarta — Pemerintah menegaskan pentingnya peran strategis humas dalam memastikan program dan kebijakan negara dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan GPR Outlook 2026: Satu Narasi Bangun Reputasi Negeri, yang membahas tantangan dan arah komunikasi pemerintahan di tengah disrupsi digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa program yang baik adalah program yang dipahami oleh publik. Menurutnya, reputasi negeri dibentuk melalui ruang publik, sehingga komunikasi menjadi faktor kunci agar kebijakan dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat.

“Reputasi negeri dibangun di ruang publik. Di sinilah peran humas pemerintah menjadi sangat penting agar program dapat dipahami dan dijalankan dengan baik,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di hotel Borobudur, Rabu (4/2/2025).

Meutya menekankan bahwa komunikasi pemerintahan harus memiliki jangkar yang jelas dan sejalan dengan arah besar pembangunan nasional, termasuk Astacita Presiden. Ia menilai, meskipun sebuah kementerian memiliki program yang baik, hasilnya tidak akan optimal apabila tidak diiringi dengan komunikasi yang aktif dan konsisten dari pimpinan.

“Komunikasi pemerintahan menuntut sinergi. Setiap kementerian harus kompak dan satu arah. Pemerintah itu kaya dan beragam, tetapi harus solid dalam narasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perubahan perilaku publik di era digital, di mana masyarakat kini lebih tertarik pada konten visual yang kreatif dibandingkan dokumentasi seremonial yang kaku. Menurutnya, kekakuan dan keseragaman menjadi musuh humas yang berhasil.

“Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci. Jika terlambat, ruang itu akan diisi disinformasi, dan itu berbahaya bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, mengungkapkan bahwa insan kehumasan kerap menghadapi situasi ketika kebijakan pemerintah yang dilandasi niat baik justru menuai perdebatan di ruang digital. Narasi yang tidak tepat dapat beredar sangat cepat, sementara klarifikasi resmi masih dalam proses.

Dalam banyak kasus, kata Fifi (sapaan akrab) persepsi publik terbentuk lebih dahulu dibandingkan informasi resmi. Karena itu, humas pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan rilis atau menghadapi media, tetapi harus aktif mengelola persepsi serta menjaga kesinambungan narasi kebijakan.

Dengan penetrasi internet nasional yang telah melampaui 80 persen, Indonesia kini memasuki fase hyper information. Kondisi tersebut menuntut humas pemerintah berperan sebagai penjaga narasi di ruang digital, melalui penguatan koordinasi lintas instansi serta perawatan kepercayaan publik sebagai aset paling berharga pemerintah. (cht/pt)