Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui percepatan penyelesaian pengisian dan validasi Indeks Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri (IKPDN) Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pelaksanaan penilaian Indeks Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bertempat di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (5/8).

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, serta dihadiri Inspektur Daerah M Irfan Prananta, Kepala DPPKUKM Kaltim Heni Purwaningsih dan perwakilan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam arahannya, Sri Wahyuni menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk menyelesaikan proses pengisian dan validasi data secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan. Menurutnya, kualitas data yang disampaikan akan menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian kepatuhan belanja produk dalam negeri di daerah.

"Pengisian dan validasi Indeks Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung kebijakan nasional untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri," tegas Sri Wahyuni.

Lebih lanjut, Sekda Sri juga menekankan bahwa implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) harus menjadi perhatian bersama, karena memberikan dampak positif terhadap penguatan industri nasional, pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan berkolaborasi dan memastikan data yang disampaikan lengkap, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Melalui optimalisasi belanja produk dalam negeri, pemerintah tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk dan pelaku usaha dalam negeri," ucapnya.

Melalui rapat tersebut, Tim P3DN melakukan koordinasi terkait kelengkapan data dukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian. Seluruh perangkat daerah juga didorong untuk memperkuat sinergi agar proses validasi dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Pemprov Kalimantan Timur berharap melalui koordinasi yang solid dan dukungan seluruh perangkat daerah, pelaksanaan penilaian Indeks Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri dapat berjalan optimal serta semakin memperkuat implementasi P3DN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (ara/ty)