Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Kamis (23/4/2026).

Mengusung tema “Integrasi Layanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur”, rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

Dalam sambutannya, Sri menegaskan bahwa isu integrasi layanan digital pemerintah bukanlah hal baru. Namun, hingga saat ini implementasinya dinilai belum optimal, sehingga perlu kembali menjadi perhatian bersama.

Ia menyampaikan, seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, saat ini telah memanfaatkan teknologi digital,   bahkan jumlah aplikasi yang digunakan cukup banyak, baik berbasis web, iOS, maupun Android.

“Jika kita melakukan inventarisasi, berapa banyak aplikasi yang kita miliki dan berapa yang benar-benar terintegrasi,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan utama bukanlah sekadar ketersediaan aplikasi, melainkan sejauh mana komitmen dalam merawat, mengelola, dan mengoptimalkan sistem yang sudah ada.

Integrasi tidak hanya berbicara pada hasil akhir, tetapi juga mencakup keseluruhan proses, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk kesiapan perangkat, kualitas data, serta kelanjutan pembaruan data.

“Ekosistem digital tidak cukup hanya dengan memiliki aplikasi. Harus ada data yang tersedia, dikelola, dan diperbarui secara berkala. Yang terpenting, data tersebut adalah data yang benar-benar dibutuhkan dalam kebijakan pengambilan,” tegasnya.

Ia berharap melalui rakor ini, terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan integrasi data dan layanan digital di Kalimantan Timur. Integrasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada sistem pembangunan, tetapi juga pada pemanfaatan yang optimal dan berbagi penggunaan data antar perangkat daerah.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni ​​menekankan pentingnya peran Diskominfo sebagai pengelola data, yang didukung oleh kontribusi perangkat daerah dalam menyediakan data statistik yang akurat dan berkualitas.

“Ketika perangkat daerah dapat menyuplai data yang dibutuhkan, kemudian diolah dan dibagikan dengan baik, maka sistem ini akan menjadi sumber informasi yang kuat dalam mendukung kebijakan perusahaan,” tutupnya.

Rakor yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Kominfo dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, BPS Kaltim dan   Konsultan IT Transformasi Digital Kota Samarinda. (Prb/ty)

foto : teguh