Palembang – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang juga Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi), hadir sebagai narasumber pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2025 di Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun No.9 Palembang, Sabtu (4/10/2025).

Rakernas yang mengangkat tema “KORPRI Solid Mewujudkan Asta Cita” ini dihadiri berbagai pejabat nasional dan daerah. 

Dalam paparannya, Sri Wahyuni menekankan sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari dominasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), implementasi sistem merit dan manajemen talenta, hingga tantangan digitalisasi ASN.

“Per 1 Agustus 2025, komposisi ASN antara PNS dan PPPK menunjukkan bahwa jumlah PPPK sudah lebih dari 50 persen, serta pada Oktober ini bisa jadi mencapai dua pertiga dari total ASN di Indonesia,” ujar Sri Wahyuni dalam paparannya. Ia menegaskan , 77 persen ASN di Indonesia saat ini bekerja di daerah, baik di 38 provinsi maupun kabupaten/kota. 

Hal ini, kata Sri Wahyuni, menjadi bukti bahwa pertumbuhan ASN saat ini lebih banyak berasal dari PPPK, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sri Wahyuni juga menyoroti tantangan di lapangan terkait dengan tenaga PPPK paruh waktu, terutama bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah terpencil.

“Banyak dari mereka belum genap dua tahun bekerja, padahal kebutuhan di lapangan sangat mendesak. Bila aturan tidak fleksibel, anak-anak di daerah remote berpotensi kehilangan akses pendidikan dan layanan kesehatan,” jelasnya.

Selain isu PPPK, Sri Wahyuni menyoroti pentingnya implementasi manajemen talenta dan pemetaan kompetensi ASN. Berdasarkan data Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), dari 314 instansi dengan sistem merit baik, hanya 22 yang telah menerapkan manajemen talenta secara penuh.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menerapkannya.

“Di Kaltim, kami sudah melakukan peta kompetensi bagi 6.000 dari 9.000 ASN. Namun masih ada 3.000 lagi yang harus kami petakan. Kami memiliki assessment center untuk mempercepat proses ini, tetapi banyak daerah lain belum memiliki fasilitas serupa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni menyebut tantangan ASN di daerah juga meliputi pengembangan kompetensi, digitalisasi, hingga disiplin kerja ASN. Ia mengakui bahwa masih ada stigma negatif terhadap ASN yang dianggap bekerja santai dan kurang profesional.

“ASN harus bangga dengan profesinya. ASN bukan sekadar status kedinasan, tetapi profesi yang menuntut integritas dan profesionalisme,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni

menyampaikan lima rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat, yakni:

1. Memberi ruang bagi daerah untuk mengangkat PPPK paruh waktu, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil.

2. Mendorong penerapan sistem kerja ASN yang profesional dan berintegritas.

3. Memperkuat sosialisasi sistem merit dan manajemen talenta.

4. Menyediakan platform nasional untuk pemetaan potensi dan kompetensi ASN bagi daerah yang belum memiliki assessment center.

5. Memperkuat pembinaan, pengawasan, dan sanksi terhadap mutasi atau rotasi jabatan yang tidak sesuai dengan prinsip merit.

Ia menutup paparannya dengan ajakan agar seluruh ASN, terutama anggota Korpri, terus memperkuat sinergi dan profesionalisme dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum memperkuat peran Korpri. Bersinergi dalam prestasi, Korpri maju terus,” pungkas Sri Wahyuni.

Rakernas turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Ketua Umum Korpri Nasional Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, Sekda Sumatera Selatan Drs. H. Edward Candra, serta jajaran pejabat dan pengurus Korpri se-Indonesia. (rey/pt)