Samarinda – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur, M. Syaibani, menegaskan pentingnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebagai dokumen krusial dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dokumen tersebut berfungsi sebagai panduan bagi pimpinan unit kerja dan kepala daerah dalam melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas perekonomian menghadapi gejolak global.

"DIPA K/L dan Buku Alokasi TKD menjadi dasar dalam melaksanakan program pembangunan secara kolaboratif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Syaibani dalam acara penyerahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/12/2024).

Ia juga memaparkan capaian APBN tahun 2024 yang berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan stabilitas serta keberlanjutan fiskal, meskipun dihadapkan pada tantangan global seperti pandemi, konflik Rusia-Ukraina, hingga perang dagang antara AS-Tiongkok.

Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,21% hingga triwulan III 2024, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun depan, perekonomian nasional diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,1%-5,5%, sementara Kalimantan Timur diperkirakan tumbuh sebesar 5,35%.

Namun, ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti batu bara dan kelapa sawit menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal keberlanjutan lingkungan. Diversifikasi ekonomi menjadi langkah strategis yang harus diutamakan, termasuk melalui pengembangan sektor pertanian dan efisiensi distribusi untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Peningkatan permintaan pangan akibat pembangunan IKN harus diimbangi dengan pasokan lokal yang memadai, guna menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi," tambahnya.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Dari jumlah tersebut, Rp56,87 triliun dialokasikan untuk Kalimantan Timur, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp18,46 triliun dan TKD sebesar Rp38,41 triliun.

Anggaran ini akan difokuskan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk renovasi sekolah dan pengembangan lumbung pangan nasional. Sementara itu, kebijakan TKD mencakup sinergi fiskal pusat-daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Meskipun alokasi anggaran pembangunan IKN tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, komitmen pemerintah tetap kuat. Hingga November 2024, realisasi belanja untuk pembangunan IKN mencapai Rp62 triliun. 

Tahun depan, anggaran sebesar Rp6,39 triliun akan difokuskan pada infrastruktur utama, seperti jalan tol, kawasan perkantoran, dan bandara VVIP.

"Pembangunan permukiman dan perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif juga akan dimulai, sesuai arahan Presiden. Hal ini diharapkan dapat menarik minat investasi domestik maupun internasional," pungkas Syaibani.

Acara ini bukan hanya seremonial, tetapi juga momentum untuk merefleksikan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024 yang akan segera berakhir. Kalimantan Timur berhasil mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD 15,9 miliar hingga Oktober 2024, didukung oleh kinerja ekspor yang kuat.

"Dengan pijakan ekonomi yang relatif stabil, Kalimantan Timur siap menghadapi tahun 2025 dengan optimisme, melanjutkan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (rey/pt)