Samarinda — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cepat dan sungguh-sungguh.

Ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki target yaitu mencapai nol persen kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2026.

"Kita hanya memiliki waktu delapan bulan untuk mengonsolidasikan dan mempercepat program yang kita miliki bersama," ujar Muhaimin pada Rakor Pengendalian Inflasi+Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem dan Update dukungan Program 3 Juta Rumah yang dilaksnakan secara luring, Senin (8/9/2025)

Selain target kemiskinan ekstrem, pemerintah juga menetapkan target penurunan kemiskinan relatif sebesar 4,5% hingga 5% pada tahun 2029.

Berdasarkan data per Maret 2025, angka kemiskinan berhasil turun 0,56 persen, sehingga jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 23,85 juta orang. Penurunan signifikan juga terjadi pada angka kemiskinan ekstrem, dari 3,1 juta orang menjadi 2,38 juta orang.

Meskipun menunjukkan tren positif, Muhaimin mengakui bahwa tantangan yang dihadapi tidak mudah. Tingkat penurunan kemiskinan per Maret 2025 masih berada di bawah angka ideal tahunan.

"Untuk mencapai target 5% dalam penanggulangan kemiskinan, kita harus mencapai penurunan minimal 1% per tahun," jelasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi mengejar target ini, agar tidak mengulangi kegagalan periode-periode sebelumnya.

Muhaimin mencontohkan, di pemerintahan sebelumnya, target penurunan kemiskinan hampir tidak pernah tercapai, di mana target target 9 persen justru berakhir di angka 11,25 persen.

Salah satu kunci utama dalam menekan angka kemiskinan adalah mengendalikan inflasi.

"Garis kemiskinan itu sejalan dengan meningkatnya inflasi," tutur Muhaimin.

Ia menambahkan bahwa tren laju kemiskinan cenderung mengikuti tren inflasi. Sebagai contoh, pada puncak inflasi 2023, pertumbuhan garis kemiskinan mencapai 8,9 persen, dengan inflasi 4,97%.

Peningkatan inflasi di suatu provinsi akan meningkatkan garis kemiskinan, yang berisiko menambah jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Beberapa provinsi yang berisiko tinggi adalah Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Utara, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Oleh karena itu, Muhaimin menekankan bahwa pengendalian bahan pokok harus menjadi prioritas daerah untuk menekan angka inflasi. (Prb/ty)

foto : teguh