Balikpapan — Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setdaprov Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Sosial dan Bappeda se-Kalimantan Timur dan berlangsung di Hotel Four Points, Balikpapan, Selasa (14/10/2025).

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa DTSEN merupakan data tunggal yang digunakan sebagai langkah strategis dalam penanganan sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.

“Dulu kita mengenal DTKS dan P3KE, sekarang semua disatukan menjadi DTSEN. Dengan ini, setiap kabupaten atau kota tidak lagi memiliki data terpisah, melainkan terintegrasi dalam satu sistem,” jelas Dasmiah.

Rakor ini bertujuan menyusun langkah-langkah strategis dalam pemanfaatan DTSEN, mulai dari pemberian bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga program lainnya. Dasmiah menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data agar penanganan kemiskinan tepat sasaran.

“Kalau data valid, penanganan pun jelas. Misalnya di Balikpapan, persentase orang miskin sudah terukur, tinggal ditindaklanjuti. Insya Allah, Kalimantan Timur bisa bebas dari kemiskinan,” ujar Dasmiah. Saat ini, angka kemiskinan di Kaltim tercatat 5,11 persen, dan diharapkan pada 2026 turun di bawah 5 persen.

Menurut Dasmiah, keberadaan data yang jelas dan terverifikasi akan memudahkan implementasi program pengentasan kemiskinan. DTSEN menyediakan informasi “By Name By Address”, sehingga setiap keluarga miskin dapat ditangani secara tepat.

“Langkah awalnya, kita verifikasi dan validasi data. Jika data sudah akurat, penanganannya juga pasti tepat. Sesuai arahan Gubernur, berbasis data, penanganan kemiskinan jadi lebih mudah,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov Kaltim menargetkan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional. “Saat ini kita di 5,11 persen, jauh di bawah angka nasional 8,47 persen. Harapan Gubernur, di 2026 kita bisa mencapai angka 4 persen,” jelas Dasmiah.

Rakor ini juga diharapkan menyamakan langkah strategis antar kabupaten/kota dalam penanganan kemiskinan. Program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi juga diyakini akan mengurangi beban masyarakat dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

“Dengan dukungan program gas pol dan gratis pol, serta perhatian terhadap pendidikan, masyarakat bisa hidup lebih layak, dan angka kemiskinan menurun,” tutup Dasmiah. (mediamitra/pt)

Sumber: Media Mitra Diskominfo Kaltim