Balikpapan – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengantisipasi kekeringan, serta mempersiapkan langkah menghadapi potensi banjir saat musim hujan.

Seno Aji menyampaikan, penanganan karhutla di Kaltim perlu diiringi dengan perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026, tercatat sekitar 13.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Di sejumlah wilayah, konsentrasi partikel halus PM2,5 bahkan mencapai 10 hingga 13 kali lipat dari ambang batas mutu yang berlaku.

Karena itu, ia menilai koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu terus diperkuat agar dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dapat ditangani hingga tingkat puskesmas.

“Perlu kerja sama yang baik di tingkat OPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kesehatan masyarakat akibat karhutla ini dapat tertangani dengan baik sampai ke tingkat puskesmas,” ujarnya. 

Seno Aji juga menyoroti pentingnya koordinasi sinergi dalam penanganan kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Dalam rapat sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), koordinasi antara Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Ke depan, ia berharap Kementerian Kehutanan dapat melakukan pengukuran ulang kawasan Bukit Soeharto untuk memperjelas cakupan wilayah. Dengan demikian, pemantauan dan penanganan kawasan yang berada dalam kewenangan Otorita IKN dapat dilakukan lebih optimal.

Selain karhutla, dampak musim kemarau juga menjadi perhatian. Berdasarkan data pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terdapat 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota yang mengalami kondisi kekeringan.

Menurut Seno Aji, kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan masyarakat, khususnya di wilayah hulu Sungai Mahakam, mendapat perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan musim menuju periode penghujan perlu diantisipasi sejak dini. Potensi banjir yang dapat terjadi di sejumlah wilayah Kaltim membutuhkan kesiapan dan komunikasi aktif antarpemerintah daerah serta Forkopimda.

“Koordinasi harus terus kita lakukan. Ketika mendekati musim hujan, ancaman bencana banjir juga akan ada di Kalimantan Timur. Ini memerlukan komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dan Forkopimda,” pungkasnya.

Melalui koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga penanganan karhutla, dampak kekeringan, dan kesiapsiagaan menghadapi banjir dapat dilakukan secara terpadu. Langkah tersebut penting agar upaya penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada kondisi darurat, tetapi juga mampu meminimalkan risiko dan melindungi keselamatan masyarakat Kalimantan Timur. (KRV/pt)