Sangatta – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan akselerasi program dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) di Benua Etam. 

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PPPA Kalimantan Timur Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur, pada Minggu (25/05/2025) malam.

Rakorda tahun ini mengangkat tema “Membangun Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Lingkungan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Provinsi Kalimantan Timur”. 

Kegiatan yang digelar 25-27 Mei 2025 tersebut menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah bersama dalam memperkuat pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di seluruh wilayah Kaltim.

Dalam sambutannya, Wagub Seno Aji menyampaikan bahwa isu perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan kolaboratif, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat, dunia usaha, dan media.

“Melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI), kita harapkan tercipta koordinasi yang solid antar pihak. RBI bukan hanya forum, tapi harus menjadi gerakan nyata dalam mewujudkan lingkungan yang aman, setara, dan berdaya bagi perempuan serta anak-anak di Kaltim,” ujar Seno Aji.

Ia juga menegaskan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mendukung penuh implementasi RBI di tingkat kabupaten/kota, sebagai bagian dari upaya penguatan sistem perlindungan dan pemberdayaan.

“Kita ingin Kaltim menjadi contoh bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak sekadar wacana, tapi betul-betul diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor,” imbuh Wagub.

Seno juga menambahkan bahwa Implementasi D/KRPPA juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Diketahui saat ini, 9 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim telah memperoleh predikat KLA, yakni: Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, dan Paser.

Namun demikian, kita masih memiliki PR bersama yaitu Kabupaten Mahakam Ulu yang belum masuk dalam kategori KLA. Ini menjadi tantangan dan sekaligus panggilan bagi kita semua untuk terus berinovasi dan meningkatkan upaya dalam pengasuhan, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan anak.

Melalui kebijakan KLA dan integrasi D/KRPPA, desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan akan menjadi bagian penting dalam sistem Ruang Bersama Indonesia, sebuah pendekatan yang bersifat holistik, integratif, dan berbasis kearifan lokal. Kita ingin memastikan bahwa perempuan dan anak bukan hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang aktif dan dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Nampak hadir dalam kegiatan tahunan ini Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita, perwakilan Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Para Narasumber yaitu Deputi Bidang Kesetaraan Gender (KG) KPPPA RI, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum, Fasilitator Nasional D/KRPPA, Drs. Dermawan, M.Si, para Kepala OPD di LingkupPemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jajaran Instansi Vertikal di Kalimantan Timur, dan seluruh undangan.

Harapannya, forum ini mampu menghasilkan kebijakan dan strategi yang relevan dan aplikatif di lapangan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan. (sef/pt)