Kalimantan Timur
KATEGORI: HUKUM DAN HAM

Sosialisasikan UU Nomor 19 Tahun 2011 SAMARINDA - Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekprov  Kaltim, H Bere Ali menegaskan  Pemprov Kaltim akan terus melakukan sosialisasi kepada semua komponen daerah ini agar memberikan perhatian sama dan kesetaraan bagi para penyandang disabil....

Rakor Satpol PP se-Kaltim Bahas Perda Nomor 4/2013   SAMARINDA–Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim AS Faturrahman mengatakan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah secara otomatis menggantikan Pe....

BALIKPAPAN–Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sangat jelas memerangi trafickking (pedagangan orang/Tindak Pidana Perdagangan Orang). Tekad ini terlihat dengan diterbitkannya peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur (Pergub).“Komitmen kita di daerah sangat ....

BALIKPAPAN–Kalimantan Timur walaupun tidak tercatat sebagai pemasok korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO/trafickking) tetapi menjadi salah satu daerah “penampungan” korban sekaligus sebagai jalur lalu lintas antarnegara ke Malaysia. “Kaltim sebaga....

Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan   SAMARINDA – Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan memerlukan  dukungan payung hukum atau kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang responsif. &nbs....

SAMARINDA- Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah di daerah dan masyarakat agar terus memberikan dukungan terhadap tindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Hal ini dis....

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak siap membentuk Tim Anti Korupsi di daerah ini. Selanjutnya tim tersebut juga dibentuk di kabupaten dan kota se Kaltim. Melalui upaya ini diharapkan dapat menekan sekecil mungkin tindak pidana korupsi di Kaltim.   Hal itu disampaikan A....

Government Public Relation